Pangkalpinang,jendelapersada.com – Wali Kota Pangkalpinang, Prof. H. Saparudin, menyoroti kinerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang hingga kini realisasi fisik dan keuangannya belum mencapai target. Hal tersebut ditegaskannya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Kinerja Fisik dan Keuangan APBD bulanan di Aula Bappeda Kota Pangkalpinang, Rabu (15/04/2026).
Dalam rapat tersebut, Prof. Saparudin yang didampingi Wakil Wali Kota Desy Ayutrisna dan Sekretaris Daerah Mie Go, mengungkapkan bahwa evaluasi kinerja pada bulan April ini sekaligus menjadi ajang penyesuaian untuk laporan triwulan pertama tahun anggaran 2026.
“Pada tiga bulan pertama ada beberapa kendala, seperti hari libur dan bulan puasa, serta pelaporan administrasi yang belum lengkap,” ujar Saparudin di hadapan seluruh kepala OPD, camat, dan lurah se-Kota Pangkalpinang.
Guna mengejar ketertinggalan target tersebut, Wali Kota menginstruksikan Badan Keuangan Daerah (Bakuda) untuk memperketat proses administrasi penagihan. Ia meminta agar setiap proses dilengkapi dengan bukti pendukung yang kuat untuk menjamin akuntabilitas dan kelancaran pelayanan publik.
Selain menyoroti internal birokrasi, Prof. Saparudin memberikan jaminan mengenai kebijakan ekonomi daerah. Ia memastikan Pemerintah Kota Pangkalpinang tidak akan menaikkan tarif dasar guna menjaga daya beli masyarakat di tengah kondisi ekonomi saat ini.
“Yang kita dorong adalah optimalisasi, bukan membebani masyarakat. Kami meminta masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tepat waktu guna meningkatkan pendapatan asli daerah,” tegasnya.
Ia juga menekankan agar seluruh jajaran OPD terus melakukan evaluasi mandiri, terutama dalam sektor pelayanan publik. Saparudin menuntut adanya keterbukaan informasi untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Pelayanan harus inklusif, dan masyarakat juga perlu dilibatkan dalam pembangunan daerah,” tutupnya (dedy)
